ADHI

Pemerintah Prabowo berencana mencairkan belanja negara sebesar Rp1.300 triliun dalam 3 bulan terakhir tahun ini, menandakan akselerasi belanja fiskal besar-besaran oleh Menkeu.

Pemerintah melalui Menko AHY memulai program perlindungan Pantura Jawa yang berkontribusi 28% terhadap PDB nasional, mencakup pembangunan giant sea wall, penanaman mangrove, dan revitalisasi 6.000 hektare tambak dari Banten hingga Jawa Timur.

Menteri PU Dody Hanggodo menginstruksikan percepatan pembangunan check dam di Sumbar pasca banjir bandang 10 Oktober 2026 di Lubuk Minturun, Kota Padang, disertai normalisasi sungai dan pengerukan puluhan ribu meter kubik sedimen.

BP BUMN dan Danantara akan mengembangkan 12 smart city memanfaatkan aset BUMN termasuk lahan PTPN di Walini, Padalarang (200-250 ribu unit hunian), Batang, dan Deli Serdang, dengan konsep TOD dan hunian terjangkau. Dony Oskaria mendorong pembentukan PT baru dan inbreng aset PTPN segera dilakukan.

Kementerian PU memprioritaskan pemulihan SPAM di Padang pascabanjir, termasuk SPAM Guo Kuranji berkapasitas 80 liter/detik yang melayani sekitar 10.000 sambungan rumah. Kabupaten Agam juga mengusulkan Rp2,75 triliun untuk pembangunan infrastruktur rusak akibat bencana.

Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp876,7 miliar untuk program renovasi dan revitalisasi sekolah di 19 lokasi pada 2025 dan 8 lokasi pada 2026, mencakup pembangunan gedung vertikal ramah lingkungan di lima wilayah administrasi Jakarta.

Banjir susulan kembali merusak infrastruktur di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, namun pemerintah melalui Kementerian PU dan Kementerian Kesehatan terus melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan, jembatan, puskesmas, dan sekolah yang rusak.

Menko Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan 36% bendungan di Jawa mengalami defisit air akibat El Nino panjang, berdampak pada 62 dari 119 kabupaten/kota di Jawa.

Krisis air bersih dipicu kebocoran pipa distribusi dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mangkrak/nganggur, dan Menteri AHY merencanakan penanganan lanjutan. Potensi dorongan belanja infrastruktur air bersih, tetapi belum ada detail anggaran atau proyek spesifik dalam berita ini.

PT Hutama Karya dan PT Adhi Karya (ADHI) melalui KSO membangun ulang Stadion H. Agus Salim di Padang dengan konsep football-only stadium berkapasitas 12.067 penonton, luas kawasan 53.068 m², dengan anggaran multi-years 2026-2028.

ADHI melepas 47,18% saham PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ) kepada PT SMI senilai Rp1,76 triliun, sedikit di atas valuasi KJPP Rp1,74 triliun. Hasil transaksi material ini akan dialokasikan untuk memangkas utang berbunga, menambah modal kerja, dan memperbaiki solvabilitas perseroan.

ADHI jual 1.714.808 saham (47,18%) di JMJ ke SMI Rp1,765 triliun, 1,75% di atas valuasi KJPP Rp1,74 triliun; hasil untuk bayar utang berbunga dan modal kerja; butuh restu RUPSLB 13 Nov 2026.

PT Adhi Karya (BUMN konstruksi) berkomitmen mendukung pembangunan nasional era Presiden Prabowo lewat proyek swasembada pangan, energi, air, hilirisasi, industrialisasi, hingga transportasi; 5 proyek terbesar: Proyek Tanggap Darurat Aceh-Sumut-Sumbar, Tambak Udang Waingapu, Soda Ash PKT Paket C, Sekolah Rakyat Tahap 3 Papua, Bandara Sentani; segmen bisnis infrastruktur kereta didorong via LRT Jabodebek, MRT Fase 2, dan North-South Commuter Railway (NCSR); efisiensi dan ESG ditekankan untuk kesehatan keuangan.

Dirut Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago tegaskan fokus 5 proyek besar (Tanggap Darurat Aceh/Sumut/Sumbar, Tambak Udang Waingapu, Soda Ash PKT Paket C, Sekolah Rakyat Tahap 3 Papua, Bandara Sentani) plus ekspansi segmen kereta api LRT Jabodebek, MRT Fase 2, dan North-South Commuter Railway Filipina, dengan penguatan efisiensi dan digitalisasi menuju operational excellence.

ADHI menjual seluruh 47,18% saham PT Jasamarga Jogja Solo ke SMI senilai Rp1,8 triliun sebagai bagian asset recycling BUMN Karya searah Danantara; fokus kembali ke konstruksi, likuiditas untuk bayar utang berbunga dan modal kerja; sisa dana rights issue 2022 ~Rp378,7 miliar dialihkan ke modal kerja.

Pemerintah menyiapkan Perpres sebagai landasan pengalihan 60 persen saham PT PSBI pengelola Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dari konsorsium BUMN ke Kementerian Keuangan, dengan 40 persen tetap dipegang Beijing Yawan HSR; Whoosh dikelola via SMV Kemenkeu agar tidak menjadi beban langsung APBN.

Wamen ESDM Yuliot memulai tahap penggenangan PLTA Batang Toru 510 MW di Tapanuli Selatan yang dikembangkan PT North Sumatera Hydro Energy, dengan uji coba instrumen selama dua minggu dan target penyelesaian penggenangan akhir Oktober 2026.

ADHI melepas 47,18% kepemilikan saham di PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ) ke PT SMI senilai Rp1,76 triliun untuk melunasi utang berbunga dan memperkuat modal jelang merger dengan PTPP. Langkah ini sekaligus mengeliminasi kebutuhan belanja modal lanjutan serta membatasi potensi beban kerugian awal operasional tol JMJ dari laporan keuangan perseroan.

ADHI melepas 47,18% saham PT Jasamarga Jogja Solo ke PT SMI senilai Rp1,77 triliun yang mencerminkan PBV 1,07x dan premi 1,75% di atas nilai pasar independen. Aksi divestasi material ini dilakukan untuk restrukturisasi aset serta menyehatkan likuiditas perseroan di bawah arahan Danantara.

Danantara menargetkan merger ADHI dengan PTPP serta Nindya Karya dengan Brantas Abipraya rampung akhir November yang dilanjutkan divestasi aset non-inti untuk pelunasan utang. Di sisi lain, restrukturisasi WSKT dan WIKA yang menanggung beban utang Rp34 triliun masih membutuhkan kajian mendalam.

ADHI berencana melepas 47,18% kepemilikan di PT Jasamarga Jogja Solo kepada PT SMI senilai Rp1,77 triliun untuk membayar utang dan modal kerja. Sejalan dengan divestasi tersebut, ADHI juga mengalihkan sisa dana rights issue sebesar Rp378,69 miliar menjadi modal kerja perseroan.

Seluruh empat emiten BUMN Karya (PTPP, ADHI, WIKA, dan WSKT) kini resmi disuspensi BEI setelah PTPP menunda pembayaran bunga Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I 2021 Seri B yang jatuh tempo 2 Oktober 2026.

PTPP membukukan kontrak baru Rp9,3 triliun hingga Agustus 2026, didominasi proyek pemerintah (66%) termasuk Jalan Hauling Batubara senilai Rp970 miliar dan BRT Mebidang senilai Rp538,5 miliar. Capaian ini mendukung target tahunan Rp23,5 triliun seiring prioritas konsolidasi Danantara bersama ADHI.

Danantara menargetkan merger ADHI dan PTPP rampung akhir November, sementara penggabungan WIKA dan WSKT ditunda akibat perlunya restrukturisasi utang mendalam termasuk liabilitas WIKA yang mencapai Rp 34 triliun.

Indeks IDXINFRA anjlok 31,16% YTD akibat pelemahan rupiah ke Rp 17.717 per dolar AS dan kenaikan suku bunga BI sebesar 50 bps menjadi 5,25%. Pelemahan signifikan ini dipicu kejatuhan saham berbobot besar seperti BREN (-74,85% YTD), TBIG (-50,93% YTD), CDIA (-55,04% YTD), serta penurunan laba bersih TLKM sebesar 20,5% YoY.

ADCP thay dua direksi, satu komisaris; pendapatan 2023 naik 10%, tetapi pendapatan properti turun 52%. Dampak pasar terbatas, fokus pada eksekusi proyek TOD dan pemulihan penjualan properti.

Perombakan pengurus ADHI, PTPP, dan WIKA belum menjamin perbaikan kinerja; pemulihan WIKA terhambat utang besar dan masalah keuangan. Dampak positif bergantung pada eksekusi dan perbaikan fundamental.

Konsolidasi 7 BUMN Karya menjadi 3 ditargetkan meningkatkan spesialisasi dan efisiensi. Potensi manfaat jangka panjang tertahan risiko integrasi dan beban utang.

Studi tol bawah laut IKN rampung, tetapi lelang dan konstruksi ditunda ke tahap kedua setelah 2024. Dampak positif jangka panjang bagi konstruksi, belum ada katalis pendapatan dekat.

IKN baru menerima kembali 70% pekerja pasca-Lebaran, memperlambat proyek sementara. Pemerintah menambah penerbangan untuk mengatasi kendala transportasi.

Target investasi IKN Rp100 triliun, tetapi realisasi baru Rp47,5 triliun hingga akhir 2023. Minat asing pada KPBU berpotensi mendukung proyek konstruksi, namun proses panjang menahan kepastian.

Progres infrastruktur IKN 81% memperkuat prospek aktivitas konstruksi, tetapi belum mengonfirmasi kontrak atau pendapatan baru emiten.

Kinerja BUMN Karya masih berat: WIKA dan WSKT rugi membesar, sementara PTPP dan ADHI mencatat laba. Tekanan kewajiban membayangi pemulihan sektor.

Kinerja BUMN kuartal I 2024 terbelah: PTPP, AGRO, dan ELSA mencatat pertumbuhan laba, sementara PGEO, ANTM, dan TINS melemah. Pergerakan saham juga beragam; artikel belum memberi rincian pembagian dividen.

Kinerja PTPP dan ADHI membaik dari sisi laba, tetapi pertumbuhan belum merata: pendapatan ADHI turun tipis. Sinyal pemulihan BUMN Karya masih terbatas.

Laba ADHI naik 20,14%, tetapi pendapatan turun dan laba kotor merosot 32,02%. Tekanan biaya mengindikasikan profitabilitas operasional melemah.

ADHI chuẩn bị định giá cho kế hoạch tái cơ cấu BUMN Karya; cơ chế dự kiến là subholding, chưa có thảo luận chung. Tác động ngắn hạn hạn chế do chưa chốt phương án.

Kontrak baru ADHI naik 14% menjadi Rp4,8 triliun hingga Februari, memperkuat visibilitas pendapatan. Ketergantungan pada proyek pemerintah dan dominasi pekerjaan sumber daya air tetap menjadi risiko eksekusi.

ADHI tidak membagikan dividen FY2023 karena kondisi BUMN Karya belum stabil; laba Rp171,2 miliar ditahan.

Kontrak baru ADHI mencapai Rp 4,8 triliun hingga Februari, naik 14% tahunan. Prospek ditopang proyek pemerintah, tetapi belum menjamin realisasi pendapatan atau margin.

ADHI menerima Rp23,3 triliun dari kontrak LRT Rp25,5 triliun, memperkuat likuiditas dan arus kas operasi. Sisa pembayaran Rp2,2 triliun masih perlu ditagih.

Laba ADHI naik 163,43%, tetapi dividen kembali nihil karena kondisi perseroan. Laba ditahan mendukung neraca, namun mengurangi daya tarik bagi investor pencari imbal hasil.

Perombakan direksi dan komisaris ADHI mengubah susunan pengelola, tanpa katalis kinerja langsung yang disebutkan.

Kontrak baru ADHI Rp4 triliun pada Januari, naik 106% tahunan; katalis positif bagi prospek pendapatan. Ketergantungan 90% pada pendanaan pemerintah membatasi kualitas katalis.

Konsolidasi tujuh BUMN Karya menjadi tiga berpotensi memangkas biaya dan persaingan proyek. Dampak positif bergantung pada eksekusi merger, penataan utang, dan sinergi operasional.

Konsolidasi PTPP-WIKA masih tahap kajian; potensi efisiensi tertahan ketidakpastian skema dan integrasi.

Konsolidasi BUMN Karya berpotensi menekan biaya dan persaingan tender. Manfaat bergantung pada eksekusi merger serta penanganan utang dan kinerja perusahaan.

Konsolidasi BUMN Karya berpotensi memperkuat sinergi dan restrukturisasi utang. Manfaat tertahan oleh arus kas negatif serta risiko eksekusi dan tata kelola.

Konsolidasi tujuh BUMN Karya menjadi tiga berpotensi menyehatkan emiten konstruksi, tetapi skema dan jadwal belum jelas. Dampak bergantung pada pembagian utang dan eksekusi merger.

Penggabungan 7 BUMN karya menjadi 3 perusahaan, dengan WIKA digabung dengan PTPP dan PT PP sebagai perusahaan induk

Penugasan pemerintah menambah utang BUMN konstruksi; PMN dapat menopang likuiditas, tetapi menegaskan ketergantungan pada dana negara.

ADHI melemah dari puncak Rp2.981 pada 2013 ke kisaran Rp500-an pada 2020; prospek 2024 tidak dijelaskan dalam artikel.

Konsolidasi BUMN Karya berpotensi memperbaiki fokus dan efisiensi, tetapi realisasi merger serta penanganan utang masih menjadi risiko utama.

Volume penjualan semen SMGR naik 10% pada 2023; transaksi dengan BUMN konstruksi mendukung permintaan domestik.

Laba ADHI naik 163% pada 2023, ditopang pengakuan proyek LRT Jabodebek. Liabilitas tinggi dan angka pendapatan dalam laporan tidak konsisten membatasi sentimen positif.

Laba bersih ADHI naik 163,42% pada 2023, ditopang kenaikan produksi kontrak dan kontribusi LRT Jabodebek sekitar 20%. Kinerja berpotensi sulit berulang tanpa proyek pengganti; data pendapatan dalam artikel tidak konsisten.

Laba ADHI naik 163,42%, didorong pengakuan proyek LRT Jabodebek. Kinerja kuat, tetapi lonjakan berpotensi tidak berulang dan liabilitas tinggi.

Pendapatan ADHI naik 48% dan laba bersih 163% pada 2023. Beban naik tajam, liabilitas Rp31,27 triliun membatasi kualitas pertumbuhan.

ADHI berpotensi membahas dividen tahun buku 2023 pada RUPST 1 April; pembagian belum dipastikan dan nilainya diperkirakan tidak besar.

Emisi obligasi korporasi 2024 diperkirakan Rp148,15–169,05 triliun, didorong jatuh tempo naik menjadi Rp153,1 triliun. Penurunan suku bunga berpotensi menekan biaya refinancing; tambahan pasokan dapat menahan kenaikan harga obligasi.